GERAKAN BARU NII: MASYARAKAT INDONESIA MEMBANGUN Dari Gerakan Bawah Tanah Menuju ke Permukaan

Gembar-gembor tanpa klimaks tentang Negara Islam Indonesia (NII) dan Ma’had Al Zaytun (MAZ) di media dalam dua bulan belakangan semakin tak tentu arah. Harapan akan adanya penindakan kepada pentolan NII dan MAZ, Syaikh AS Panji Gumilang, hanya ketoprak humor yang tak lucu. Alih-alih pemerintah bersikap tegas, Menteri Agama, Suryadharma Ali, tiba-tiba melakukan kunjungan ke MAZ.

Bukan cuma kunjungannya yang seakan melegitimasi MAZ beserta NII dibelakangnya, pernyataan sang menteri malahan menganulir hasil penelitian MUI, Litbang Departemen Agama, Fatwa Sesat FUUI,  BAP Polisi atas kasus penangkapan pimpinan NII yang divonis makar tahun 2008 di Bandung serta pendapat dan penelitian lepas para ormas Islam dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan kasus NII KW9. Katanya, “tidak ada hubungannya MAZ dengan NII”. Edan!!.

 ain halnya dengan NII dan MAZ, gonjang-ganjing media tidak membuat mereka panik seperti ibu-ibu yang takut anak mereka yang sedang sekolah dan kuliah direkrut anggota NII. Jauh sebelumnya, tepatnya akhir tahun 2010, Panji Gumilang sudah mencanangkan perubahan orientasi gerakan didalam “Negara” yang dipimpinnnya. Sebuah gerakan yang konon akan merubah gerakan bawah tanah NII menuju ke permukaan. Gerakan yang dinamainya, Masyarakat Indonesia Membangun (MIM).

Menurut sumber terpercaya NCC, MIM merupakan gerakan penyegaran setelah selesai melewati program 15 tahun NII yang berakhir pada tahun 2009. MIM memiliki tujuh misi, yaitu Membangun untuk bersatu, Membangun untuk berdaulah, Membangun untuk adil dan makmur, Membangun kesejahteraan umum, Membangun untuk mencerdaskan bangsa, Membangun untuk ketertiban dunia dan Membangun untuk pertahanan kedaulatan. Kesemua misi MIM diterjemahkan dalam program-program sosial yang muncul resmi di masyarakat, seperti pendidikan (paket A,B,C dan UT juga kursus-kursus), ekonomi (koperasi dan pembentukan sentra ekonomi umum maupun pertanian, perikanan perkebunan, peternakan dan penguasaan tanah), perekrutan (dalam bentuk pelatihan da’I dan da’iyah baik intern NII dan ekstern yang kemudian di sebar ke majelis ta’lim mushala dan masjid yang akan dikerjasamakan).

Dalam penafsiran ala NII, MIM diambil dari ayat Alif Lam Mim. Alif diartikan sebagai Allah, Lam berarti Malaikat dan Mim diartikan sebagai Muhammad. Filofosinya adalah berakhlaqul karimah untuk menaklukkan. Sebagaimana Muhammad mampu menaklukkan hati para penduduk Mekah dan Madinah dengan akhlaqnya yang mulia. Maka, sesuai dengan perkembangan politik dalam negeri NKRI yang kondusif, sudah waktunya Ashabul Kahfi muncul ke permukaan. Ashabul Kahfi adalah penghuni “goa” atau diartikan sebagai anggota NII. Hal ini juga ditafsirkan Fajar telah menyingsing, maka harus ada gerakan penyegaran yang disesuaikan dengan kondisi yang ada kini. Dari gerakan kekerasan menjadi gerakan lemah lembut. Dari ilegal menjadi legal. Panji Gumilang merubah gerakannya kearah yang toleran dan nasionalis dalam bentuk gerakan sosial kemasyarakatan. Kelak, MIM akan tersebar ke seantero negeri dimanapun anggota NII berada.  

Pepatah Barat mengatakan, “He who laugh the last, laugh the hardest,” lebih kurang artinya, siapa yang tertawa terakhir, tertawa paling keras. Dan menurut saya, Panji Gumilang-lah yang tertawa paling akhir dan paling keras!. Kenapa?. Betapapun gencarnya media massa menyorot hubungan NII dan MAZ dengan segala kesalahannya, toh pemerintah bersikap diam. Apapun hasil penelitian kelas MUI dan Litbang Depag, tetap tak banyak membuat asa baru. Siapapun ulamanya, politisi kelas atas maupun tokoh-tokoh pemerintahan bicara lantang tentang NII dan MAZ, tetaplah Hendropriyono berdiri di depan Panji Gumilang dan Suryadharma Ali mengapit disampingnya. Entah siapa lagi yang ada di belakangnya dan menjadi penggembira disekelilingnya.

Lebih jauh lagi, Panji Gumilang akan semakin tertawa terpingkal-pingkal bahkan sampai bergulingan saking gelinya. Apa pasal?.  Bila tidak ada aral menghadang, pada tanggal 1 Juni 2011, Gerakan MIM akan dideklarasikan di Palagan Agung Pesantren Alzaytun. MIM yang lambangnya adalah Monas, mengambil tanggal 1 Juni yang bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Kembali, simbol-simbol digunakan Panji Gumilang untuk menyatakan dirinya seorang nasionalis sejati,  seperti Bung Karno yang mampu membangun karya nyata di ibukota layaknya Monas dan melahirkan filosofi kehidupan bernegara, Pancasila. Nasionalisme menjadi tema-nya. Tapi belum tentu tujuan akhirnya.

Dan terakhir, bila intelijen Negara ini masih amburadul kerjanya, maka apa yang telah direncanakan Panji Gumilang akan berjalan mulus, yaitu deklarasi MIM akan dihadiri oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri Agama Suryadharma Ali dan KaBIN Sutanto serta dihadiri juga oleh para pejabat lain dan perwakilan Negara sahabat. Uedan Tenan!!. Dicky Cokro.

Forum Perdamaian Dunia Konsolidasikan Demokrasi Multikultural

Pimpinan Pusat Muhammadiyah kali keempatnya akan menggelar gelaran Internasional yakni World Peace Forum IV (WPF) yang akan digelar selama empat hari, 23-26 November 2012. Rencananya, WPF-4 bakal dilaksanakan di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat. Acara ini akan dihadiri 50 tokoh dunia dari 21 negara. Serta direncanakan pula Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan pidato pada acara puncak.

WPF 4 sendiri diselenggarakan oleh Muhammadiyah yang bekerja sama dengan Cheng Ho Multi Culture Trust and Centre For Dialog and Corporation among Civilitation (CDC). Acara ini bertema Consolidating Multicultural Democracy.

Forum Internasional dua tahunan ini pertama kali digelar di Jakarta pada 14-16 Agustus 2006 dengan tema One Humanity, One Destiny, One Responsibility. Sesuai dengan rekomendasi WPF-1, One Humanity, One Destiny, One Responsibility dijadikan sebagai tema tetap WPF.

Tujuan dari ajang ini digelar adalah mengembangkan dialog terbuka masalah identitas, multikulturalisme, dan demokrasi dari berbagai kalangan. Selain itu forum ini juga akan merumuskan pengejawantahan konsep One Humanity, One Destiny, One Responsibility sebagai filosofi dasar multikulturalisme.

“WPF-4 2012 kali ini menekankan pada pentingnya konsolidasi demokrasi multikultural,” ujar Din.

Dari 150 tokoh yang jadwalkan bakal hadir, sebanyak 48 tokoh dari 21 negara akan dipastikan mengikuti. Even ini, kata Din, mampu mempertemukan tokoh-tokoh dari berbagai kalangan. Sehingga level pertemuan sebagai wadah lintas perdamaian dengan pola pendekatan dari sisi pemegang kebijakan, rohaniwan, pebisnis, hingga media.

Islam Bukan Agama Teroris

Ratusan pelajar dan anggota organisasi masyarakat (ormas) di Kabupaten Cianjur, menghadiri diskusi dengan tema Islam Bukan Agama Teroris, Kamis (22/11/2012). Kegiatan yang digagas Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al I’anah Cianjur itu dipusatkan di Gedung Juang 45.

Hadir sebagai pembicara, Guru Besar Fakultas Hukum dan Syariah UIN Bandung Tajul Arifin, Ketua DPP Gerakan Reformis Islam (Garis) Chep Hernawan, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur Ahmad Yani, serta Sardjono Kartosoewirjo (putra bungsu pendiri DI/TII, SM Kartosoewirjo).

Ketua pelaksana kegiatan Iman Sulaiman mengatakan, kegiatan tersebut digelar dalam rangka memberikan pemahaman makna jihad yang benar kepada kalangan muda. Pasalnya, saat ini penyalahgunaan makna jihad membuat Islam dinilai sebagai agama teroris.

“Kita hadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sasaran kita memang kalangan muda agar mereka tidak terpengaruh dengan pemaknaan jihad yang negatif,” tutur Iman.

Seusai diskusi, para narasumber menandatangani sebuah kesepakatan yang menyangkut hasil diskusi tersebut. Salah satunya pengertian jihad.

“Ada beberapa poin yang kita sepakati bersama, di antaranya soal pengertian jihad. Dalam poin tersebut disebutkan, jika jihad merupakan berjuang dengan sungguh-sungguh sesuai dengan syariat Islam. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama, yakni menegakkan agama Allah dengan cara-cara yang sesuai dengan Alquran dan Sunah,” jelasnya.

Iman berharap kegiatan tersebut dapat membuka pemahaman kepada umat Islam, khususnya kalangan generasi muda, mengenai makna jihad, serta perbedaannya dengan terorisme. “Tujuannya, memberikan pemahaman sekaligus menegaskan bahwa Islam bukan teroris,” tandasnya.

Peneliti: Faktor Kekerabatan Basis Pendukung Perkembangan Ormas

Faktor kekerabatan merupakan basis pendukung utama perkembangan oraganisasi kemasyarakatan di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan peneliti Jepang yang banyak melakukan penelitian mengenai organisasi keislaman di Indonesia, Mitsuo Nakamura. “Muhammadiyah dan NU ialah contohnya,” kata dia saat menghadiri bedah buku karyanya yang dicetak ulang pada tahun ini dengan berbagai detail baru berjudul ‘The Crescent Arises Over The Banyan Tree : A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town 1910-2010’, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Sabtu, 17/11/2012.

Pakar studi Islam di Indonesia dari Universitas Chiba Jepang tersebut mengatakan meski Muhammadiyah berkembang sebagai organisasi keagamaan yang bervisi modern, hubungan kekeluargaan tetap menjadi pendukung utama perkembangan pesat organisasi itu. Faktor yang biasanya banyak dipakai organisasi bercorak tradisional tersebut, kata dia, benar-benar membantu Muhammadiyah bisa bertahan membawa ide-ide penafsiran agama yang menghadapi tantangan benturan dengan nilai-nilai tradisi lokal mayoritas masyarakat Jawa.

“Aspek kekeluargaan memainkan peran penting untuk perluasan pengaruh Muhammadiyah hanya dalam waktu beberapa puluh tahun saja,” ujar antropolog senior berusia 79 tahun itu saat memaparkan sebagian hasil kajian etnografinya mengenai Muhammadiyah yang terfokus di area sekitar kawasan Kotagede, Yogyakarta itu.

Nakamura mengatakan afiliasi kekerabatan terbukti mendukung proses penguatan banyak organisasi keagamaan di Indonesia, khususnya yang memiliki akar kelahiran di Jawa. Menurut dia hal ini juga mendukung berhasilnya sejumlah ormas, seperti Muhammadiyah dan NU, menjadi bagian dari basis utama pembentukan masyarakat madani di Indonesia pasca kemerdekaan. “Hingga kini, pengaruh sejumlah ormas seperti ini dalam mendukung demokratisasi juga penting,” ujar dia.

Nakamura merupakan peneliti masyarakat muslim Indonesia yang hingga kini di masa senjanya masih memiliki kedekatan khusus dengan banyak komunitas organisasi keagamaan terutama seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dia mengaku sampai sekarang masih suka menghadiri banyak acara pertemuan skala nasional yang diadakan oleh ormas-ormas itu.

Diduga Mengajarkan Aliran Sesat, Kelompok Pengajian Bentrok dengan Warga

Kelompok pengajian Tengku Aiyub Syakubat bentrok dengan warga di Desa Jambo Dalam, Plimbang, Bireun, Nanggroe Aceh Darussalam, Sabtu, 17 November 2012. Akibatnya, tiga orang tewas dan sedikitnya sepuluh orang terluka.
Bentrokan yang memakan korban jiwa ini dipicu lantaran warga curiga Tengku Aiyub sesat karena tak pernah datang ke masjid, membangun jemaah sendiri, dan mengumpulkan orang-orang hingga pagi di rumahnya.
Tiga korban tewas adalah pemimpin pengajian, Tengku Aiyub, 50 tahun; santrinya, Muntasir; serta seorang warga, Mansur, 35 tahun. Tengku Aiyub dan santrinya tewas dalam keadaan terluka dan terbakar. Adapun Mansur merupakan warga Desa Lancok, Plimbang, Bireuen. Sepuluh korban luka bacok saat ini dirawat di Puskesmas Jeunib dan Rumah Sakit Fauziah, Bireuen.
Menurut Wakil Majelis Permusyawaratan Ulama Bireuen Tengku H. Jamaluddin Idris menegaskan, kegiatan pengajian Tengku Aiyub bukan mengajarkan aliran sesat. Kesimpulan ini merupakan hasil persidangan melibatkan majelis ulama, muspida, plus Kabupaten Bireuen pada tahun lalu.
Meskipun demikian Majelis Permusyawaratan Ulama akan menguji kembali aliran Tengku Aiyub. “Waktu itu belum kami temukan aktivitas Tengku Aiyub sesat,” kata Jamaluddin Idris. “Keputusan sesat atau tidak harus dipelajari menyeluruh, tidak sembarangan” tambahnya.

Indonesia Contoh Demokrasi Negara Berkembang

Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak menyatakan  Indonesia merupakan contoh yang menginspirasi demokrasi bagi negara-negara berkembang dan menjadi model bagi demokrasi Islam.

“Untuk hal itu, demokratisasi Indonesia dipuji sebagai bukti nyata bahwa demokrasi lebih baik dari pada kediktatoran dan kekerasan dalam menjamin kesejahteraan serta keamanan dan menjamin kebebasan beragama maupun hak azasi wanita,” kata Presiden Lee Myung-bak dalam pidatonya pada pembukaan “Bali Democracy Forum” (BDF) V di Nusa Dua, Bali, Kamis.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan penghargaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mampu membawa demokrasi Indonesia dan menciptakan harmoni kepada masyarakat.

Menurut dia, 20 tahun lalu banyak kalangan menilai, Indonesia sulit menjadi negara yang demokratis. Namun kenyataannya, Ia mengatakan Indonesia mampu keluar dari konflik politik dan sosial yang awalnya sulit untuk dikendalikan, dan kini menjelma menjadi salah satu negara di Asia Tenggara dengan kondisi demokrasi yang cukup stabil. “Apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia mendukung demokrasi sebagai sistem politik,” ujar Lee.

Sementara itu memasuki tahun kelima BDF, lanjut Lee Myung-bak, forum politik dan demokrasi tahunan itu telah menempatkan demokrasi sebagai agenda strategis dalam perkembangan di abad 21 ini.

Ia mengemukakan bahwa, prospek demokrasi di Asia pada abad ini telah tumbuh dengan semangat yang besar untuk membangun demokrasi yang lebih matang.

Lee menyebutkan, kemajuan yang dialami salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yakni Myanmar yang kini tumbuh dengan demokratisasi melalui pemilihan umum yang dinilainya demokratis tahun 2012.

Dia mengatakan bahwa, salah satu tema yang diangkat dalam BDF kali ini sangat tepat yakni mengenai isu hak azasi manusia. “Pemerintahan yang lebih transparan, pemilu yang demokratis, penegakan hukum yang jelas, perlindungan hak wanita dan kaum minoritas serta toleransi kebebasan beragama merupakan tren yang amat besar tahun ini,” ungkapnya.

Korea Selatan pada BDF V kembali menjadi ketua pendamping atau “co-chair” bersama dengan Australia.

Forum politik dan demokrasi ini dihadiri ribuan delegasi dari 83 negara di kawasan Asia Pasifik dan dihadiri sembilan kepala negara dan kepala pemerintahan di antaranya Indonesia, Korea Selatan, Australia, Timor Leste, Iran, Papua Nugini, Afganistan, Turki, Brunei Darussalam, serta dua wakil kepala pemerintahan dari Singapura dan Nepal.

Semangat Jihad Kerap Disalahgunakan

Dewasa ini, semangat jihad kerap disalahgunakan oleh kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab. Kelompok ini selalu mengidentikan jihad dengan qital. Wacana ini mengemuka dalam bedah buku berjudul “Jaihad Paling Syar’I” yang digelar PC GP Ansor di Surabaya.

Hadir dalam bedah buku tersebut penulis buku “Jihad Paling Syar’I” Gugun el Guyani dan Riyadi Ngasiran dari Lesbumi NU.

Menurut Gugun el Guyani, semangat jihad banyak diartikan dengan perbuatan anarkis untuk memerangi sesuatu yang tidak perlu. Padahal, Revolusi Jihad yang dikeluarkan ulama pada perang kemerdekaan (10 November 1945) memiliki relevansi dengan kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebelum dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) oleh Ir Soekarno dan Bung Hatta, kata Gugun, para ulama NU telah lama menggelorakan perlawanan terhadap kaum penjajah di negeri ini. “Saya bisa katakan bila dalam kurun waktu 67 tahun lebih, sejarah yang dipelajari masyarakat Indonesia adalah salah fatal. Namun semangat itu kemudian disalahgunakan kelompok-kelompok tertentu untuk memerangi orang atau kelompok yang tidak sepaham,” ungkapnya.

Karena itu, kata dia, spirit jihad NU perlu dikobarkan kembali di tengah rapuhnya kedaulatan bangsa sehingga maka kolonialisasi gaya baru yang belakang muncul di tanah air dapat dicegah.

Ketua Panitia Bedah Buku, H Hasyim Asyari mengatakan, pada dekade tahun 2000 terdapat banyak aliran yang menyalahgunakan makna dan maksud kata jihad. Padahal, kata dia, jika penempatan jihad itu salah akan memiliki efek negatif yang luar biasa. Masyarakat bisa seenaknya melakukan jihad dengan mengatasnamakan agama.

“Jihad yang dimaksudkan oleh NU beda dengan jihadnya para teroris. Hal inilah yang akan dikupas dalam buku resolusi jihad paling syari siang ini,” kata pria yang juga menjadi Wakil Ketua GP Ansor Surabaya itu

27 Ormas Pemuda Deklarasikan Sulut Bebas Teroris

Ribuan pemuda dari sekitar 27 organisasi pemuda di Sulawesi Utara bertekad menjaga daerah Sulawesi Utara bebas dari teroris. Kesepakatan itu tertuang dalam Deklarasi Pemuda Sulawesi Utara yang dibacakan oleh Ketua Relawan Sulut Nyaman (RSN) Kota Manado, Evans Steven Liow di lapangan Koni Sario, Kamis (8/11/2012).

Deklarasi itu dibacakan di hadapan para pejabat Sulawesi Utara dan ribuan relawan dari hampir semua kabupaten/kota di Sulut. Dalam kesepakatan itu, pemuda Sulut sepakat untuk membebaskan Sulut dari teroris; bertekad tidak mengonsumsi minuman beralkohol dan akan terus mengampanyekan program “Brenti Jo Bagate”, serta menjadi pelopor tertib berlalu lintas.

Kapolda Sulut Brigjen Dicky Atotoy memberi apresiasi yang tinggi terhadap Relawan Sulut Nyaman karena telah mampu mengangkat isu aktual yang selama ini selalu menjadi akar permasalahan hukum dan kriminalitas.

Sementara itu, Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten I Setprov Meki Onibala mengatakan, deklarasi Sulut bebas teroris ini menunjukkan tekad yang kuat dari pemuda Sulut yang merupakan bagian integrasi masyarakat untuk berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

Kegiatan deklarasi itu juga ditandai dengan penandatanganan spanduk sepanjang 50 meter oleh seluruh perwakilan masyarakat yang hadir, termasuk unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Setelah menyatakan kesepakatan, ribuan relawan kemudian melakukan konvoi melewati jalan utama Kota Manado dari lapangan Koni Sario tempat berlangsungnya deklarasi menuju kawasan Mega Mas. 

Wawasan Keagamaan Sempit, Suburkan Paham Radikal

Belum lenyapnya aksi-aksi kekerasan atas nama agama di negeri ini akan sangat membahayakan kelanggengan NKRI jika dibiarkan secara berlarut-larut.  Sangat paradoks, agama yang seharusnya membawa kedamaian, cinta dan berkah ilahi kepada seluruh makhluknya, diselewengkan oleh segelintir pihak menjadi teror.

Menurut Direktur Pais Dirjen Pendis Kementrian Agama, Amien Haedari, Islam itu tidak mengenal kekerasan. Bahkan dalam sejarah, nabi Muhammad pernah dilempari batu oleh masyarakat yang tidak menyukainya, namun beliau tidak membalasnya. Sebenarnya jika Muhammad SAW meminta untuk dimusnahkan suatu kaum yang menganiayanya, maka itu bukanlah perkara sulit. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Muhammad SAW, bahkan mendoakan kaum tersebut agar diberi petunjuk.

Persoalan kekerasan atas nama agama yang terjadi, menurut Amien Haedari, lebih bersumber pada rendahnya wawasan umat sehingga sangat mudah terprovokasi. Untuk itu penting untuk semua pihak mengembangkan dan meningkatkan wawasan sedemikian hingga masyarakat semakin berpikir secara dewasa.

“Kementrian agama sendiri telah melakukan berbagai macam program dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitasan wawasan keagamaan untuk masyarakat luas. Terutama melalui program yang ditujukan pada para pengakar, pendidik dan para da’i”.

Membela Tanah Air adalah Jihad

Sejak memasuki era reformasi, mulai bermunculan kelompok-kelompok yang giat bergerak mengatasnamakan Islam dan ingin mengganti dasar negara menjadi Negara Islam. Padahal, dalam proses panjang dan berdarah-darah untuk memperjuangan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tak terlepas dari peran besar para ulama.

Yang sangat disayangkan karena fakta ini tak dicatat oleh sejarah resmi. Terutama peran besar mereka dalam perang perlawanan pada 10 November 1945, yaitu dengan lahirnya resolusi fatwa jihad perang mempertahankan negara. Karena itu, fakta tersebut perlu digali kemudian diangkat kembali ke pentas nasional.

Upaya tersebut  ditandai dengan didirikannya Monumen Resolusi Jihad Fii Sabilillah NU di Surabaya, pada 22 Oktober 2011 lalu di Gedung PCNU Kota Surabaya.

Upaya ini diharapkan menjadi simbol penggalian api sejarah perjuangan rakyat Indonesia, yang dipelopori para ulama dan kaum santri, dan mengingatkan semangat dan makna jihad yang benar-benar syar’i,  yakni  membela Tanah Air merupakan bagian dari iman.

“Dengan demikian, masyarakat  khususnya generasi muda, mendapatkan peta sejarah yang sempurna bagaimana ulama berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Bahwa membela tanah air itu bagian dari iman dan benar-benar syar`i sifatnya,” cetus Riadi Ngasiran, yang menjadi pelaksana dan penggali data pendirian Monumen Resolusi Jihad di kantor PCNU Surabaya.

Berkat  lahirnya Resolusi Jihad yang dirumuskan di gedung PCNU Kota Surabaya, sambung Riadi, rakyat di seluruh lapisan, dan tentara memperoleh dukungan moral yang luar biasa melawan para penjajah. Dan tak kurang para ulama berbagai dari organisasi sosial Islam seperti Nahdhatul Ulama (NU), Masyumi, maupun Muhammadiyah, turun gunung melawan habis-habisan.

“Bung Tomo selaku ketua Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI), ketika memobilisasi kekuatan rakyat, beliau meminta dukungan spiritual dari Hadlratussyeikh Hasyim Asyari yang saat itu sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama,” tegas Riadi.

Harapan besar dari proyek penggalian fakta terlupakan ini,  terang Riadi yang juga ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) itu,  bisa dimasukkan dalam rangkaian Sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dalam kurikulum sejarah, di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan secara umum di Indonesia.