Jika Negara Kuat, Gerakan Radikal Berbasis Apapaun Pasti Melemah

Aktivis LKiS Hairus Salim mengatakan, radikalisme merupakan reaksi atas modernitas. Rumitnya kehidupan modern dalam persepsi kelompok radikal itu lalu dianggap masuk ke agama. “Modernitas kan paradok sekali, menawarkan banyak hal, mulai baik-buruk, kiri-kanan, atas-bawah. Sebagai reaksinya, kemudian kelompok ini lari ke agama sebagai solusi,” kata Salim pada Lazuardi Birru.

Menurut Salim, kelompok radikal ini mempertentangkan antara agama dengan modernitas, agama dianggap sebagai solusi. “Sampai di sini kita harus melihat sebagai reaksi modernitas. Penamaan banyak sekali, ada yang fundamentalis, dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Salim mengatakan, hal itu tidak bisa dihapuskan, namun hukum yang kuat bisa membatasi mereka untuk berbuat tidak bisa lebih dari yang mereka inginkan. Menurut dia, hukum yang tidak kuat, bisa membuat mereka melakukan banyak hal, seperti memaksa, mengancam, dan menyerang.

Lebih lanjut Salim mengatakan, jika negara kuat, gerakan radikal berbasis apapaun itu melemah. Tapi kalau negara lemah, gerakan radikal atau apapun yang non negara, berbasis apapun biasanya menguat, masyarakat sipil menguat juga termasuk gerakan radikal.

Negara Tidak Tegas, Kelompok Radikal Menggurita

Maraknya kelompok radikal di Indonesia tidak lepas dari terbukanya ruang demokrasi pacsareformasi 1998. Situsasi ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang antidemokrasi untuk memaksakan kehendaknya dalam konsepsi bangunan bangsa ini.

Selain itu, penegakan hukum yang lemah pada gerakan radikalisasi agama, dan tidak ada proses pidana bagi mereka yang menyebarkan dan memaksakan kehendaknya juga menjadi penyebab maraknya gerakan radikal tumbuh subur di Tanah Air.

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qodrunnada Wahid mengatakan, banyak faktor yang mempengaruhi kelompok radikal tumbuh subur di Tanah Air. Pertama, perkembangan teknologi informasi. “Perkembangan teknologi informasi ini membuat orang mengkristal dengan kelompoknya masing-masing,” kata Alissa pada Lazuardi Birru.

Kedua, kelompok-kelompok yang menggunakan pendekatan kekerasan ini sebetulnya mempunyai akar persoalan politik di Indonesia. “Artinya ada kelompok yang digunakan oleh kelompok kepentingan tertentu, menggunakan isu agama. Kita tahu misalnya ada kelompok premanisme,” ungkapnya.

Jadi, kata Alissa, ada banyak faktor yang mempengaruhi, bukan hanya faktor sosial saja. Kemudian hal itu diperparah oleh situasi sosial politik yang ada. “Otonomi daerah membuat kekuatan negara itu tidak begitu kuat, akibatnya kepala daerah tertentu, bila kita ingin melakukan tekanan kepada kepala daerah ini, orang bisa melakukan isu agama, isu kekerasan untuk melakukan tekanan tersebut,” kata dia.

Karena itu, salah satu cara untuk menekan suburnya kelompok radikal, negara harus tegas, khususnya dalam menegakkan hukum. Menurut Alissa, kenapa saat ini masih banyak kelompok yang menggunakan kekerasan atas nama agama? Salah satu faktornya karena negara tidak menindak tegas para pelaku intoleransi itu. “Sikap negara yang lemah ini yang dapat memicu kekerasan atas nama agama semakin marak,” kritiknya.

Bangun Kohesi Sosial Efektif Cegah Benih Konflik

Menanggapi maraknya konflik sosial yang terjadi di belahan nusantara, peneliti radikalisme Muhammad Najib Azca mengatakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk terciptanya kedamaian.

Pertama, harus tetap ada pendekatan keamanan. Menurut Najib, dalam hal ini, aparat keamanan melakukan operasi keamanan secara intensif. Misalnya melakukan penegakan hukum secara tegas, melakukan monitoring, memaksimalkan fungsi-fungsi intelijen untuk mendeteksi bagaimana dinamika kelompok-kelompok kecil itu. “Pendekatan keamanan itu tetap perlu dilakukan terhadap sisa-sisa potensi kekerasan yang masih ada di daerah,” kata dia.

Selain itu, lanjut Najib, harus dilakukan langkah-langkah yang lebih menyeluruh dan mendasar dari sekedar pendekatan-pendekatan keamanan tadi. “Ini bisa dilihat sebagai bagian dari strategi transformasi sosial,” Najib menjelaskan.

Menurut Najib, strategi transformasi sosial ini dalam arti proses-proses sosial yang semakin melemahkan atau bahkan menghilangkan akar-akar yang bisa menimbulkan terjadinya konflik di masyarakat. Akar-akar penyebab konflik itu bisa bermacam-macam, mulai dari ketimpangan sosial, kemiskinan atau kelompok yang termarginalisasi.

Selain itu, harus ada pendekatan yang lain, misalnya pendekatan kultural yang dilakukan secara intensif melalui dialog-dialog keagamaan, dan dialog kultural dengan masyarakat untuk membentengi masyarakat dari provokasi dan hal-hal yang bisa memicu konflik.

“Aspek-aspek yang berorientasi pada pembangunan dengan kohesi sosial dimana dulunya pernah terkoyak oleh konflik, harus dibangun kembali. Membangun kembali hubungan-hubungan dengan kelompok, seperti saling percaya antarmasyarakat,” pungkasnya.

Agama Kerap Dijadikan Instrumen Sebagai Pembenar

Kecenderungan orang menggunakan agama untuk melakukan kekerasan, sebenarnya sejarah panjang peradaban manusia. Ada dua sisi yang saling menggunakan satu dengan yang lainnya. Ada orang yang terlalu mencintai agama secara berlebihan dan dia gagal berkomunikasi dengan pihak di luar dirinya. Kegagalan itu dilampiaskan dengan cara-cara yang pragmatis dan negatif, dan manifestasinya adalah kekerasan.

Kemudian ada juga orang yang melihat agama sebagai instrumen yang gampang digunakan, baik untuk menihilkan kelompok lain, maupun untuk mencari interest lain, misalnya popularitas, kekuasaan dan pengaruh. Ada lagi yang memang melihat agama ini sebagai isu yang menarik untuk membuat kekacauan.

Wacana tersebut mengemuka dalam wawancara Lazuardi Birru dengan Koordinator KontraS, Haris Azhar. “Saya masih percaya bahwa agama mengandung nilai yang menuntun orang untuk menjadi baik. Dengan semangat baik itu, dengan nilai yang dipupuk terus-menerus, dilatih setiap hari, dengan beribadah atau menghayati nilai-nilai agama, harusnya itu menjadikan modal buat dia untuk mencari solusi dari perbedaan yang terjadi,” kata Haris.

Menurut dia, kekerasan atas nama agama itu bukan hal baru. Jadi, kata dia, seharusnya negara tidak gagap merespon situasi ini. Pengalaman bertebaran di mana-mana. Konteksnya beraneka macam. Hanya sekarang tinggal memilih, sikap apa yang akan diambil oleh negara untuk menyelesaikan masalah ini.

Namun masalahnya, Haris mengatakan, seringkali (oknum) negara mengambil keuntungan dari kekerasan atas nama agama ini. Karena itu, ia berharap negara harus bersikap tegas, khususnya dalam penegakan hukum terhadap kelompok intoleran ini.

BNPT: Teroris Hendak Memecah Persatuan TNI-Polri

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol. Ansyaad Mbai mengatakan, teroris berupaya memecah persatuan TNI-Polri agar kekuatan penegak hukum melemah. Hal itu dikatakannya setelah penutupan latihan gabungan penumpasan terorisme di Palu, Sabtu (9/2/2013).

“Teroris sempat menyatakan bahwa musuhnya hanya Polri atau Densus 88 Antiteror sementara TNI lebih baik menyingkir. Teroris adalah musuh negara, tidak bisa dihadapi satu institusi saja,” ujar Ansyaad.

Menurutnya, hal itu adalah taktik teroris dalam upayanya memecah kekuatan negara. Dia berharap semua intitusi baik itu Polri, TNI dan pemerintah harus bersatu padu dalam memberantas terorisme di Tanah Air.

Selama satu pekan terakhir BNPT menggelar latihan gabungan penanggulangan terorisme di Kota Palu. Latihan tersebut diikuti ratusan prajurit TNI dan Polri guna meningkatkan koordinasi dan keterampilan pasukan.

Latihan itu berupa perang di lapangan terbuka, penjinakan bahan peledak, pembebasan sandera, penanganan korban, serta penanganan warga masyarakat yang mencoba melihat aksi penumpasan teroris. 

Sumber: Antara

Polisi Sebar Foto 24 DPO Teroris Poso

Jajaran Satuan Tugas Aman Maleo I Polri menyebar foto 24 teroris di berbagai sudut kota Poso. Foto-foto para DPO ditempel di tempat-tempat umum. Mereka ini adalah DPO yang berkaitan dengan sejumlah penembakan, peledakan, dan pembunuhan di Poso.

Wadir Bimas Polda Sulteng, AKBP Hery Murwono, menjelaskan, tujuan penyebarluasan identitas para DPO tersebut untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai siapa-siapa saja yang kini menjadi buruan polisi.

Hery berharap, warga Poso dapat bekerja sama memberikan informasi bila mengetahui keberadaan para DPO tersebut.

Dari 24 tersangka yang telah diumumkan, seorang di antaranya tewas dalam penggerebekan Densus 88 Antiteror di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 4 Januari 2013. Sehingga, secara keseluruhan pihak kepolisian masih memburu 23 pelaku. Pemasangan foto dan identitas DPO sudah dilakukan sejak Senin, 14 Januari 2013 sore.

Kapolres Poso AKBP Eko Santoso menegaskan, salah satu DPO yang dicari oleh polisi adalah Santoso, DPO nomor satu yang buron sejak 2007. Diduga Santoso adalah pimpinan dan penggerak sejumlah teror di Poso.

“Ya termasuk Santoso. Santoso sudah tidak ada di rumah keluarganya di desa Kalora. Dia sudah tidak di sana, apalagi Brimob sekarang ditempatkan di sana” katanya.

Ketika ditanya mengapa baru sekarang ada penyebaran foto DPO teroris, polisi beralasan bahwa untuk menyebarkan foto ini harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu agar menghindari salah tangkap. “Ya kan kita harus menunggu hasil penyelidikan, jangan sampai salah,” tandasnya.

Sumber: Okezone, Merdeka

Islam yang Toleran Bisa Jadi Perekat NKRI

Menteri Agama, Suryadharma Ali mengatakan Indonesia mempunyai tingkat kerumitan yang tinggi dalam mengelola masyarakatnya yang sangat plural. Indonesia, kata dia mempunyai lebih dari 17.000 pulau, dengan ratusan bahasa, budaya, agama, dan adat istiadat. Namun, Indonesia dapat menyatukan semua itu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Perekat utamanya, salah satunya adalah kekuatan Islam. Yaitu Islam yang toleran, Islam yang berwajah kemanusiaan, dan Islam yang rahmatan lil alamin,” kata Suryadharma saat menjadi pembicara di International Conference on “Islamic Studies in a Changing  World: Challenges and Opportunities” di Princess  of Songkhala University Pattani Campus, Pattani Province, Thailand, Senin (14/1/2013).

Ia menjelaskan penganut agama-agama di Indonesia memiliki dasar yang sehingga dapat bersatu dalam perbedaan. Dasar tersebut adalah kesadaran bahwa perbedaan itu fitrah. Jika tidak menerima perbedaan, maka mengingkari fitrah kemanusiaan.

“Selain itu, umat Islam Indonesia punya tiga konsep persatuan dan persaudaraan, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Kesadaran akan fitrah kemanusiaan dan konsep persaudaraan inilah yang mendasari (masyarakat) Indonesia sehingga sampai hari ini dan seterusnya tetap bersatu dalam NKRI. Kita berbeda tetapi kita satu,” ujar Menag.

Namun, hal ini tidak berarti Indonesia tidak mempunyai konflik. Di Indonesia telah terjadi beberapa konflik, bahkan Indonesia mempunyai pengalaman terkait sejarah panjang pergulatan pemikiran yang sangat intens terkait relasi Islam dan negara.

“Alhamdulillah, Islam Indonesia telah menetapkan pilihan terbaiknya. Dengan modal seperti itu, Indonesia tepat jika dijadikan sebagai laboratorium kerukunan antar umat beragama dalam sebuah negara,” katanya.

Sumber: kemenag.go.id