Selasa, 15 Januari 2013

Sufisme, Soft Weapon Hadapi Radikalisme dan Terorisme


Presiden SBY pernah memberikan pujian pada perkembangan sufisme di Indonesia. Menurutnya keberislaman yang sufistik sangat cocok dengan konstelasi Indonesia yang sesak diisi berbagai macam keberagaman. Sufisme banyak mengajarkan cara yang elegan dalam penanganan sengketa atau konflik di tubuh masyarakat.

Memang sekilas dari luar tampak serupa antara seorang yang berpaham sufistik dan fundamentalis/radikalis. Mereka sama-sama berpakaian konservatif, berjenggot, bersorban dan hal lain dalam rangka meniru Nabi SAW. Namun bagi muslim sufistik alih-alih menggunakan kekerasan, mereka cenderung mengajarkan jalan cinta dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam.

 Menurut Ketua Cabang Istimewa NU Amerika-Kanada, Akhmad Sahal, Sufisme menawarkan pandangan keagamaan yang memberi kesejukan dan bertujuan membersihkan jiwa pribadi-pribadi muslim agar tidak terjebak kepada godaan duniawi, termasuk kekuasaan politik yang menindas sesama.

“Sufisme menolak propaganda kaum “takfiri” yang menganggap ummat muslimin yang tak sepandangan dengan mereka sebagai kafir. Sufisme juga menolak  propaganda para radikalis dan fundamentalis yang gencar menyebarkan kecurigaan serta kebencian kepada ummat beragama lain” kata Akhmad Sahal dalam akun Facebooknya.

Sufisme dapat menjadi penangkal ampuh radikalisme dan terorisme. Dalam konteks deradikalisasi dan deterorisasi, sufisme dapat digunakan sebagai soft weapon. Ajaran-ajaran sufisme tentang cinta dan toleransi adalah antipoda ajaran radikalisme dan terorisme yang begitu kental dengan kekerasan dan teror.

Mahfud: Islam Seharusnya Cegah Konflik


Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan keberadaan Islam di Indonesia seharusnya bisa mencegah konflik di masyarakat. Menurutnya, Islam adalah untuk bangsa, alam semesta, kenyamanan, dan untuk semua orang.

“Kalau dalam hati dengki dan jahat, berarti hatinya tidak nyaman, berarti tidak Islam. Islam selalu penuh toleransi,” katanya dalam Rakernas Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (UII) di Jakarta, Minggu (13/1/2013).

Mahfud mengatakan kebanyakan orang hanya melihat konflik primordial seperti konflik antaragama. Hal itu menurutnya adalah persoalan manajemen pemerintahan. Padahal, konflik dalam bangsa tidak hanya hal tersebut.

Sumber: metrotvnews.com

Polda dan TNI Sulut Tutup Jalur Teroris


Tentara Nasional Indonesia (TNI) Sulawesi Utara dibawah pimpinan Komandan Korem (Danrem) 131 Santiago, Brigjen TNI Johny L Tobing dan Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Brigjen Pol Dicky Atotoy berkomitmen menutup jalur masuk teroris di provinsi tersebut.

Langkah tersebut ditandai dengan pengiriman pasukan TNI di perbatasan Sulut, khususnya pulau terluar yang berbatasan dengan Filipina. Sementara Polda Sulut mengefektifkan pasukan Brigade Mobil (Brimob) di jalur darat.

“Selain pengamanan di daerah perairan kawasan terluar Indonesia, prajurit TNI juga disiagakan secara efektif di seluruh lokasi perbatasan daratan. Intinya TNI setiap saat terus melakukan tugas untuk menjaga wilayah NKRI dari berbagai ancaman kejahatan” ujar Tobing.

Sementara Kapolda Sulut menjelaskan, penjagaan di beberapa perbatasan laut, darat, dan udara tetap ditingkatkan operasinya.

“Untuk pengawasan kami melibatkan beberapa personil. Yakni anggota Brimob dan satuan kerja Polri agar sistem pengawasan dapat maksimal,” tutur Atotoy.

Menurutnya, Polda terus berupaya agar konflik yang terjadi di daerah lain tidak merembet ke Sulut.

“Memang Sulut berdekatan dengan wilayah konflik dan rentan terhadap ancaman teroris. Ada informasi yang masuk, di mana teroris mulai bergeser ke Sulut. Ini tetap kami tindaklanjuti. Operasi pengawasan terus ditingkatkan dan anggota polda sudah disiagakan di perbatasan-perbatasan,” tandas Atotoy.

Akhir pekan lalu, Danrem Tobing sudah mengirim sekitar 72 pasukan ke enam pulau terluar dan terkecil di perbatasan Sulut. Sementara Polda Sulut dan jajarannya kerap melakukan razia kendaraan di sejumlah kabupaten/kota, khususnya yang berada di wilayah perbatasan provinsi lain.

Sulut berbatasan dengan Sulawesi Tengah, wilayah di mana aksi teror kerap terjadi di Poso, salah satu kabupaten di provinsi tersebut.

Syariat Islam Tidak Batasi Gerak Muslimah


Kasus-kasus yang menimpa kaum perempuan banyak dijadikan legitimasi untuk membatasi gerak perempuan Islam di masyarakat. Padahal, seorang muslimah juga berhak untuk mencari ilmu.

Bahkan, seorang muslimah sama seperti laki-laki wajib mencari ilmu. Menurut Ketua Umum Persatuan Islam Istri (Persistri), Titin Suprihatin, melarang muslimah untuk mencari ilmu dan bersekolah adalah menghalangi hak asasinya. Bahkan, dalam hadist juga disebutkan muslimin. Dalam arti luas muslimah juga wajib untuk menuntut ilmu.
Mencari ilmu, tambah Titin, harus dilakukan secara terus menerus. Kalau shalat hanya dilakukan 5 kali sehari dan membutuhkan waktu beberapa menit, mencari ilmu lebih panjang waktunya. Sebab harus dilakukan terus menerus.

Terkait kasus-kasus yang menimpa seorang perempuan, menurut Kepala Prodi Peradilan Agama Fakultas Syariah Unisba itu, bukan menjadi alasan untuk melarang muslimah menuntut ilmu. “Harusnya pemerintah menciptakan kondisi aman dan kondusif bagi wanita untuk menuntut ilmu,” kata Titin.
Titin menambahkan, larangan bagi muslimah untuk bersekolah justru bertentangan dengan syariat Islam. Sebab, itu kalau masih ada yang melarang seorang muslimah untuk mengenyam pendidikan, itulah yang tidak menjalankan syariat. Terlebih, saat ini belajar bukan hanya dapat dilakukan dengan sekolah formal. Mencari ilmu juga bisa dilakukan dengan mengakses internet atau tanpa tatap muka dengan dosen atau guru.

Kehidupan Keberislaman di Indonesia Lebih Baik dari Negara Tetangga


Sebagai negara yang mayoritas penduduknya memeluk Islam, pakar politik Islam Greg Barton mengaprisiasi keberislaman muslim Indonesia. Menurutnya negara-negara seperti Malaysia dan Timur Tengah yang notabene mayoritas penduduknya juga sama-sama menganut Islam, kondisinya sangat berbeda dengan muslim Indonesia yang lebih inklusif dan dinamis.

Menurut penulis biografi Gus Dur ini muslim Indonesia sedikit banyak telah mendorong terjadinya demokratisasi di berbagai lini. Tidak seperti di negara-negara lain yang masih saja mengkonfrontasikan antara Islam dan demokrasi. Di Indonesia sudah banyak pemahaman yang melihat adanya kompatibilitas antara Islam dan demokrasi.

Indikasi lain yang juga tampak adalah hadirnya ormas-ormas Islam moderat seperti Muhammadiyah dan NU yang turut menyokong perjalanan demokrasi Indonesia. Namun meskipun demikian Greg Barton juga mengakui dalam perjalanannya, demokratisasi di Indonesia tidak sepi dari letupan-letupan yang menggonyang Indonesia menjadi negara yang demokratis.

Greg Barton tetap mengingatkan agar kondisi indah keberagamaan di Indonesia harus tetap dipantau dan ditingkatkan. “Kalau kita tidak betul-betul memprihatinkan kondisi kebebasan beragama dan intoleransi ini, tidak mustahil Indonesia akan seperti negara-negara lain yang lebih buruk kondisinya” kata Greg Barton.

Jumat, 11 Januari 2013

Banyak yang Tak Paham Islam tapi Bicara Islam


Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan saat ini banyak pihak yang tak mengerti tentang Islam tapi berbicara tentang Islam. Bahkan tak sedikit ada pihak yang mendeskreditkan Islam. Menurut dia mereka yang tak paham tentang Islam banyak menyebut Islam sebagai agama yang tidak toleran, agama yang tidak rukun, agama yang tidak damai dengan agama lain, agama yang menyebarkan ketakutan, agama yang menghalalkan kekerasan dan pembunuhan orang-orang tak berdosa dan seterusnya.

“Stigma- stigma seperti ini terus bergulir dan menggelinding dan kini kita sibuk menangkisnya,” ujar Menag dalam tausiah di Pondok Pesantren  Al Irsyad, Desa Gintungan, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (8/1/2013).

Suryadharma menegaskan Islam adalah agama yang damai, mencintai kerukunan, toleran, dan menyebarkan keselamatan serta penuh cinta kasih sayang. Untuk itu, tindakan-tindakan untuk terus menciptakan kerukunan antarumat beragama dan memberikan pencerahan agama yang benar hendaknya disampaikan kepada pihak-pihak yang tepat.

“Kita akan sangat malu jika ada kelompok yang mengaku Islam tapi melakukan tindak kekerasan. Demikian pula segelintir orang yang mengaku Islam tapi melakukan pemboman, melakukan pembunuhan dan mengganggu agama lain. Tindakan seperti itu sangat merugikan umat Islam,” tegasnya.

Menag menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat keamanan yang memberikan tindakan tegas terhadap segala bentuk aksi terorisme maupun tindakan anarkis yang mengatasnamakan apapun, baik demokrasi maupun mengatasnamakan agama.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo mengatakan lembaga pendidikan Islam Al Irsyad harus mampu membuktikan lulusannya adalah generasi yang sangat menentang radikalisme dalam Islam.

“Yaitu generasi yang cinta damai, toleran dan mau menghormati perbedaan dalam keyakinan maupun keberagamaan. Jika ini dapat dibuktikan, lembaga ini akan mampu menjadi instrumen perdamaian dan keharmonisan dalam beragama yang menjadi dambaan bangsa ini,” ujar Bibit.

Rabu, 09 Januari 2013

1.000 Pemuda Digugah untuk Hindari Radikalisme


Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siraj menggugah kesadaran seribu generasi muda untuk menghindari radikalisme dan terorisme. Kiai Said menegaskan pentingnya menjalankan prinsip toleransi diantara umat beragama. Menurut dia aksi terorisme yang mengatasnamakan agama justru merusak citra agama itu sendiri.

“Radikalisme apapun bentuknya termasuk terorisme hanya akan merusak nama agama. Untuk itu, cara-cara kekerasan harus dihindari dalam menggapai suatu tujuan,” tegas Kiai Said ketika memberikan kuliah umum bertema Pemuda dan Ancaman Kekerasan Atas Nama Agama di Auditorium Prof Dr Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (9/1/2013).

Kuliah umum tersebut diselenggarakan oleh Lazuardi Birru bekerja sama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ketua Lazuardi Birru Dyah Madya dalam sambutannya menyatakan di dalam agama tidak ada kekerasan, begitu pun sebaliknya di dalam kekerasan tidak ada agama. “Tidak ada kekerasan dalam agama, dan tak ada agama dalam kekerasan,” tandasnya.

Dyah mengatakan pihaknya merasa prihatin melihat beberapa generasi muda yang terlibat dalam aksi kekerasan bahkan aksi terorisme. Keprihatinan tersebut, kata dia menggugah Lazuardi Birru untuk memberikan pencerahan kepada generasi muda agar menghindari radikalisme dan terorisme.

“Kami berharap ke depan tak ada lagi pemuda yang terlibat terorisme. Generasi muda harus menolak kekerasan yang mengatasnamakan agama,” ujar Dyah.

Dyah menilai sosok Kiai Said sangat konsisten menolak segala bentuk aksi kekerasan terlebih yang mengatasnamakan agama. Menurut dia pandangan dan kearifan Kiai Said patut diketahui dan menjadi contoh bagi generasi muda Indonesia.

Rektor UIN Jakarta Komaruddin Hidayat menyatakan pentingnya membangun kebersamaan dalam menjaga eksistensi bangsa. “Untuk itu dibutuhkan figur muda pemimpin masa depan yang mampu menata bangsa dan dunia tanpa melalui jalan-jalan kekerasan, apalagi terorisme,” katanya.