Rabu, 16 Januari 2013

Polisi Sebar Foto 24 DPO Teroris Poso


Jajaran Satuan Tugas Aman Maleo I Polri menyebar foto 24 teroris di berbagai sudut kota Poso. Foto-foto para DPO ditempel di tempat-tempat umum. Mereka ini adalah DPO yang berkaitan dengan sejumlah penembakan, peledakan, dan pembunuhan di Poso.

Wadir Bimas Polda Sulteng, AKBP Hery Murwono, menjelaskan, tujuan penyebarluasan identitas para DPO tersebut untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai siapa-siapa saja yang kini menjadi buruan polisi.

Hery berharap, warga Poso dapat bekerja sama memberikan informasi bila mengetahui keberadaan para DPO tersebut.

Dari 24 tersangka yang telah diumumkan, seorang di antaranya tewas dalam penggerebekan Densus 88 Antiteror di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 4 Januari 2013. Sehingga, secara keseluruhan pihak kepolisian masih memburu 23 pelaku. Pemasangan foto dan identitas DPO sudah dilakukan sejak Senin, 14 Januari 2013 sore.

Kapolres Poso AKBP Eko Santoso menegaskan, salah satu DPO yang dicari oleh polisi adalah Santoso, DPO nomor satu yang buron sejak 2007. Diduga Santoso adalah pimpinan dan penggerak sejumlah teror di Poso.

“Ya termasuk Santoso. Santoso sudah tidak ada di rumah keluarganya di desa Kalora. Dia sudah tidak di sana, apalagi Brimob sekarang ditempatkan di sana” katanya.

Ketika ditanya mengapa baru sekarang ada penyebaran foto DPO teroris, polisi beralasan bahwa untuk menyebarkan foto ini harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu agar menghindari salah tangkap. “Ya kan kita harus menunggu hasil penyelidikan, jangan sampai salah,” tandasnya.

Sumber: Okezone, Merdeka

Islam yang Toleran Bisa Jadi Perekat NKRI


Menteri Agama, Suryadharma Ali mengatakan Indonesia mempunyai tingkat kerumitan yang tinggi dalam mengelola masyarakatnya yang sangat plural. Indonesia, kata dia mempunyai lebih dari 17.000 pulau, dengan ratusan bahasa, budaya, agama, dan adat istiadat. Namun, Indonesia dapat menyatukan semua itu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Perekat utamanya, salah satunya adalah kekuatan Islam. Yaitu Islam yang toleran, Islam yang berwajah kemanusiaan, dan Islam yang rahmatan lil alamin,” kata Suryadharma saat menjadi pembicara di International Conference on “Islamic Studies in a Changing  World: Challenges and Opportunities” di Princess  of Songkhala University Pattani Campus, Pattani Province, Thailand, Senin (14/1/2013).

Ia menjelaskan penganut agama-agama di Indonesia memiliki dasar yang sehingga dapat bersatu dalam perbedaan. Dasar tersebut adalah kesadaran bahwa perbedaan itu fitrah. Jika tidak menerima perbedaan, maka mengingkari fitrah kemanusiaan.

“Selain itu, umat Islam Indonesia punya tiga konsep persatuan dan persaudaraan, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Kesadaran akan fitrah kemanusiaan dan konsep persaudaraan inilah yang mendasari (masyarakat) Indonesia sehingga sampai hari ini dan seterusnya tetap bersatu dalam NKRI. Kita berbeda tetapi kita satu,” ujar Menag.

Namun, hal ini tidak berarti Indonesia tidak mempunyai konflik. Di Indonesia telah terjadi beberapa konflik, bahkan Indonesia mempunyai pengalaman terkait sejarah panjang pergulatan pemikiran yang sangat intens terkait relasi Islam dan negara.

“Alhamdulillah, Islam Indonesia telah menetapkan pilihan terbaiknya. Dengan modal seperti itu, Indonesia tepat jika dijadikan sebagai laboratorium kerukunan antar umat beragama dalam sebuah negara,” katanya.

Sumber: kemenag.go.id

Selasa, 15 Januari 2013

Sufisme, Soft Weapon Hadapi Radikalisme dan Terorisme


Presiden SBY pernah memberikan pujian pada perkembangan sufisme di Indonesia. Menurutnya keberislaman yang sufistik sangat cocok dengan konstelasi Indonesia yang sesak diisi berbagai macam keberagaman. Sufisme banyak mengajarkan cara yang elegan dalam penanganan sengketa atau konflik di tubuh masyarakat.

Memang sekilas dari luar tampak serupa antara seorang yang berpaham sufistik dan fundamentalis/radikalis. Mereka sama-sama berpakaian konservatif, berjenggot, bersorban dan hal lain dalam rangka meniru Nabi SAW. Namun bagi muslim sufistik alih-alih menggunakan kekerasan, mereka cenderung mengajarkan jalan cinta dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam.

 Menurut Ketua Cabang Istimewa NU Amerika-Kanada, Akhmad Sahal, Sufisme menawarkan pandangan keagamaan yang memberi kesejukan dan bertujuan membersihkan jiwa pribadi-pribadi muslim agar tidak terjebak kepada godaan duniawi, termasuk kekuasaan politik yang menindas sesama.

“Sufisme menolak propaganda kaum “takfiri” yang menganggap ummat muslimin yang tak sepandangan dengan mereka sebagai kafir. Sufisme juga menolak  propaganda para radikalis dan fundamentalis yang gencar menyebarkan kecurigaan serta kebencian kepada ummat beragama lain” kata Akhmad Sahal dalam akun Facebooknya.

Sufisme dapat menjadi penangkal ampuh radikalisme dan terorisme. Dalam konteks deradikalisasi dan deterorisasi, sufisme dapat digunakan sebagai soft weapon. Ajaran-ajaran sufisme tentang cinta dan toleransi adalah antipoda ajaran radikalisme dan terorisme yang begitu kental dengan kekerasan dan teror.

Mahfud: Islam Seharusnya Cegah Konflik


Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan keberadaan Islam di Indonesia seharusnya bisa mencegah konflik di masyarakat. Menurutnya, Islam adalah untuk bangsa, alam semesta, kenyamanan, dan untuk semua orang.

“Kalau dalam hati dengki dan jahat, berarti hatinya tidak nyaman, berarti tidak Islam. Islam selalu penuh toleransi,” katanya dalam Rakernas Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (UII) di Jakarta, Minggu (13/1/2013).

Mahfud mengatakan kebanyakan orang hanya melihat konflik primordial seperti konflik antaragama. Hal itu menurutnya adalah persoalan manajemen pemerintahan. Padahal, konflik dalam bangsa tidak hanya hal tersebut.

Sumber: metrotvnews.com

Polda dan TNI Sulut Tutup Jalur Teroris


Tentara Nasional Indonesia (TNI) Sulawesi Utara dibawah pimpinan Komandan Korem (Danrem) 131 Santiago, Brigjen TNI Johny L Tobing dan Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Brigjen Pol Dicky Atotoy berkomitmen menutup jalur masuk teroris di provinsi tersebut.

Langkah tersebut ditandai dengan pengiriman pasukan TNI di perbatasan Sulut, khususnya pulau terluar yang berbatasan dengan Filipina. Sementara Polda Sulut mengefektifkan pasukan Brigade Mobil (Brimob) di jalur darat.

“Selain pengamanan di daerah perairan kawasan terluar Indonesia, prajurit TNI juga disiagakan secara efektif di seluruh lokasi perbatasan daratan. Intinya TNI setiap saat terus melakukan tugas untuk menjaga wilayah NKRI dari berbagai ancaman kejahatan” ujar Tobing.

Sementara Kapolda Sulut menjelaskan, penjagaan di beberapa perbatasan laut, darat, dan udara tetap ditingkatkan operasinya.

“Untuk pengawasan kami melibatkan beberapa personil. Yakni anggota Brimob dan satuan kerja Polri agar sistem pengawasan dapat maksimal,” tutur Atotoy.

Menurutnya, Polda terus berupaya agar konflik yang terjadi di daerah lain tidak merembet ke Sulut.

“Memang Sulut berdekatan dengan wilayah konflik dan rentan terhadap ancaman teroris. Ada informasi yang masuk, di mana teroris mulai bergeser ke Sulut. Ini tetap kami tindaklanjuti. Operasi pengawasan terus ditingkatkan dan anggota polda sudah disiagakan di perbatasan-perbatasan,” tandas Atotoy.

Akhir pekan lalu, Danrem Tobing sudah mengirim sekitar 72 pasukan ke enam pulau terluar dan terkecil di perbatasan Sulut. Sementara Polda Sulut dan jajarannya kerap melakukan razia kendaraan di sejumlah kabupaten/kota, khususnya yang berada di wilayah perbatasan provinsi lain.

Sulut berbatasan dengan Sulawesi Tengah, wilayah di mana aksi teror kerap terjadi di Poso, salah satu kabupaten di provinsi tersebut.

Syariat Islam Tidak Batasi Gerak Muslimah


Kasus-kasus yang menimpa kaum perempuan banyak dijadikan legitimasi untuk membatasi gerak perempuan Islam di masyarakat. Padahal, seorang muslimah juga berhak untuk mencari ilmu.

Bahkan, seorang muslimah sama seperti laki-laki wajib mencari ilmu. Menurut Ketua Umum Persatuan Islam Istri (Persistri), Titin Suprihatin, melarang muslimah untuk mencari ilmu dan bersekolah adalah menghalangi hak asasinya. Bahkan, dalam hadist juga disebutkan muslimin. Dalam arti luas muslimah juga wajib untuk menuntut ilmu.
Mencari ilmu, tambah Titin, harus dilakukan secara terus menerus. Kalau shalat hanya dilakukan 5 kali sehari dan membutuhkan waktu beberapa menit, mencari ilmu lebih panjang waktunya. Sebab harus dilakukan terus menerus.

Terkait kasus-kasus yang menimpa seorang perempuan, menurut Kepala Prodi Peradilan Agama Fakultas Syariah Unisba itu, bukan menjadi alasan untuk melarang muslimah menuntut ilmu. “Harusnya pemerintah menciptakan kondisi aman dan kondusif bagi wanita untuk menuntut ilmu,” kata Titin.
Titin menambahkan, larangan bagi muslimah untuk bersekolah justru bertentangan dengan syariat Islam. Sebab, itu kalau masih ada yang melarang seorang muslimah untuk mengenyam pendidikan, itulah yang tidak menjalankan syariat. Terlebih, saat ini belajar bukan hanya dapat dilakukan dengan sekolah formal. Mencari ilmu juga bisa dilakukan dengan mengakses internet atau tanpa tatap muka dengan dosen atau guru.

Kehidupan Keberislaman di Indonesia Lebih Baik dari Negara Tetangga


Sebagai negara yang mayoritas penduduknya memeluk Islam, pakar politik Islam Greg Barton mengaprisiasi keberislaman muslim Indonesia. Menurutnya negara-negara seperti Malaysia dan Timur Tengah yang notabene mayoritas penduduknya juga sama-sama menganut Islam, kondisinya sangat berbeda dengan muslim Indonesia yang lebih inklusif dan dinamis.

Menurut penulis biografi Gus Dur ini muslim Indonesia sedikit banyak telah mendorong terjadinya demokratisasi di berbagai lini. Tidak seperti di negara-negara lain yang masih saja mengkonfrontasikan antara Islam dan demokrasi. Di Indonesia sudah banyak pemahaman yang melihat adanya kompatibilitas antara Islam dan demokrasi.

Indikasi lain yang juga tampak adalah hadirnya ormas-ormas Islam moderat seperti Muhammadiyah dan NU yang turut menyokong perjalanan demokrasi Indonesia. Namun meskipun demikian Greg Barton juga mengakui dalam perjalanannya, demokratisasi di Indonesia tidak sepi dari letupan-letupan yang menggonyang Indonesia menjadi negara yang demokratis.

Greg Barton tetap mengingatkan agar kondisi indah keberagamaan di Indonesia harus tetap dipantau dan ditingkatkan. “Kalau kita tidak betul-betul memprihatinkan kondisi kebebasan beragama dan intoleransi ini, tidak mustahil Indonesia akan seperti negara-negara lain yang lebih buruk kondisinya” kata Greg Barton.